"Aktivitas Penambangan Batubara"
Sumber gambar: International Mine

Minevesting / January, 10th 2022

Larangan Ekspor Batubara

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang seluruh perusahaan pertambangan batubara melakukan ekspor batubara hingga 31 Januari 2022. Kebijakan ini tertulis dalam surat edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan 31 Desember 2021.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan ini dikeluarkan dengan alasan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional. Pemerintah mengutamakan DMO (Domestic Market Obligation) yaitu kewajiban pasokan batubara untuk pasar dalam negeri dan menghentikan sementara ekspor batubara.


“Keputusan batubara untuk sustain pasokan listrik. Pilihan sulit apakah listrik RI mati dan kita ekspor batubara, jadi ini pilihan policy ini akan dicoba dijaga secara hati-hati. Pasti ada pengorbanannya karena gak ada pilihan free. Pemerintah cari yang dampaknya seminimal mungkin bagi rakyat, namun distorsi juga kecil. Makanya, DMO diputuskan," beber Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2021, Senin (03/01/2022).


Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah pun ikut angkat suara mengenai kebijakan pelarangan ekspor batubara ini. Menurutnya kebijakan ini terkesan dadakan dan perlu dikaji ulang.


"Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha. Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang," ujar Said kepada wartawan, Senin (3/1/2022).


Kebijakan pelarangan ekspor batubara ini tentunya membuat sejumlah pengusaha meradang. Sebagai negara ketiga terbesar penghasil batu bara dunia sebaiknya Indonesia tidak menutup diri.


Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi ini menyatakan beberapa pandangan terhadap kebijakan ini pada 2 Januari 2022:


1.    Seiring membaiknya keadaan ekonomi karena situasi Covid-19 di tanah air sudah membaik, kexgiatan sektor riil mulai meningkat di tahun 2021. Pada tahun 2022, PLN memperkirakan kebutuhan batubara akan mencapai 119 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara dan kelangsungan suplai listrik nasional.


2.    Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya memiliki perencanaan dan prediksi yang lebih matang atas supply and deman batubara nasional dan global, agar tidak secara tiba-tiba mengumumkan menipisnya cadangan batubara.


3.    PLN harus melakukan efisiensi. Sebagai pemain tunggal listrik nasional, PLN terlihat kurang kompetitif karena ketiadaan pesaing.


4.  Negara tidak bisa menikmati devisa sebesar USD 3 miliar/bulan dari hasil ekspor batubara. Padahal dari sisi fiskal pendapatan negara sangat dibutuhkan pada tahun 2022 untuk membenahi fiscal kita akibat terkoreksi oleh beban pembiayaan utang yang besar akibat pandemic Covid-19.


5.  Perusahaan perkapalan akan terkena biaya tambangan penambahan waktu pemakaian (demurrage) yang cukup besar (USD 20,000 – USD 40,000 per hari per kapal).


6.  Eksportir batubara akan mendapatkan penalti akibat kebijakan penghentian pengiriman. Reputasi dan kehandalam Indonesia sebagai pemasok batu bara dunia akan dipertanyakan.


Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Association (APBI – ICMA) menolak keras larangan ekspor batubara hingga 31 Januari 2022. Beberapa alasan keberatan APBI – ICMA ini di antaranya karena pemerintah tidak mendiskusikan terlebih dahulu dengan pelaku usaha yang mengatasi kondisi kritis persediaan batu bara PLTU grup PLN termasuk IPP.

Beberapa dampak dari kebijakan larangan ekspor batubara ini adalah terganggunya produksi batubara sebesar 38-40 juta metric ton per bulan. Selain itu pemerintah juga dinilai akan kehilangan pendapatan pajak dan non pajak (royalty) yang mana hal ini juga berdampak kepada kehilangan penerimaan pemerintah daerah.


Sumber:

Author: Patrasha Permana

Editor: Mayang Sari